Oleh Uwes Fatoni, M. Ag Kewenangan adalah kekuasaan yang mendapatkan keabsahan atau legitimasi Kewenangan adalah hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik Prinsip moral menentukan siapa yang berhak memerintah - menguar cara dan prosedur melaksanakan wewenang Sebuah bangsa atau negar mempunyai tujuan Kegiatan untuk mencapai tujuan disebut Tugas Hak moral untuk melakukan kegiatan mencapai tujuan disebut kewenangan Tugas dan kewenangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau negara disebut fungsi 1. Tradisi keluarga atau darah biru 2. Kekuatan sakral seperti Tuhan, Dewa dan wahyu seperti kerajaan 3. Kualitas pribadi seperti atlit, artis 4. Peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan syarat menjadi pemimpin 5. Instrumental yaitu kekayaan dan keahlian iptek 1. Kewenangan prosedural yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan 2. Kewenangan substancioso yaitu berasal dari tradisi, kekuatan sakral, kualitas pribadi dan instrumental Setiap masyarakat pasti memak Ai kedua tipe kewenangan ini hanya yang satun dijadikan sebagai yang utama dan yang lain sebagai pelengkap a. Turun temurun keturunan atau keluarga b. Pemilihan langsung atau perwakilan c. Paksaan revolusi, kudeta atau ancaman kekerasan. Sikap terhadap kewenangan 2) Mempertanyakan (skeptis) Pengakuan dan penerimaan masyarakat kepada pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik. Persamaan antara kekuasaan, kewenangan dan legitimasi karena ketiganya berkaitan dengan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin atau masyarakat. Perbedaannya kekuasaan adalah penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana kebijakan politik, sedangkan kewenangan adalah hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik (bersifat top down), adapun legitimasi adalah pengakuan dan penerimaan kepada pemimpin (bersifat bottom up) 1. Masyarakat politik - krisis identitas 2. Hukum - krisis konstitusi 3. lembaga politik - krisis kelembagaan 4. pemimpin politik - krisis kepemimpinan 5. kebijakan - krisis kebijakan krisis ini terjadi secara berurutan ketika sudah mencapai krisis kebijakan maka sebenarnya sudah terlewati krisis identitas, krisis konstitusi, krisis Kelembagaan dan krisis kepemimpinan. Maka bila semuanya sudah mengalam krisis disebutlah krisis legitimasi. Pra legitimasi, ada dalam pemerintahan yang baru terbentuk yang meyakini memiliki kewenangan tapi sebagian kelompok masyarakat belum mengakuinya berlegitimasi, yaitu ketika pemerintah bisa meyakinkan masyarakat dan masyarakat menerima dan mengakuinya. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. Untuk mempertahankan kewenangannya biasanya digunakan cara-cara kekerasan. Pasca legitimasi, yaitu ketika dasar legitimasi sudah berubah. Cara mendapat legitimasi 1. Simbolis, yaitu memanipulasi kecenderungan moral, emosional, tradisi, kepercayaan dilakukan secara ritualísta seperti upacara kenegaraan, desfile tentara atau pemberian penghargaan. 2. materiilinstumental yaitu menjanjikan dan memberikan kebutuhan dasar masyarakat (necessidades básicas) seperti sembako, pendidikan, kesehatan dll. 3. pemilu untuk memilih orang atau referendum untuk menentukan kebijakan umum. Tradisional tradisi yang dipelihara dan dilembagakan contoh kerajaan ideologi penafsir dan pelaksana ideologi, untuk mendapat dan mempertahankan legitimasi bagi kewenangannya juga menyingkirkan pihak yang membangkan terhadap kewenangannya. Kualitas pribadi kharisma, penampilan pribadi, atau prestasi prosedural peraturan perundang-undangan instrumental menjanjikan dan menjamin kesejahteraan materiil. Pemimpin yang mendapatkan legitimasi berdasarkan prinsip tradisional, ideologi dan kualitas pribadi menggunakan metode simbolis. Sedangkan pemimpin hasil dari prinsip prosedural e instrumental menggunakan metode prosedural dan metode intrumental. stabilitas menciptakan politik dan perubahan sosial mengatasi Masalah Lebih Cepat mengurangi penggunaan saran kekerasan fisik memperluas bidang kesejahteraan atau meningkatkan kualita kesejahteraan peralihan prinsip kewenangan persaingan Yang tajam dan tidak Sehat pemerintah tidak memenuhi janjinya sosialisasi kewenangan berubah timbullah kekecewaan Dan Yang keresahan menimbulkan krisis legitimasi. Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi tingkah laku utan deitado utan sehingga permanecido menjadi sesuai dengan Yang diinginkan oleh utan Yang memiliki kekuasaan tersebut.2 Namun dalam mempelajari kehidupan politik, kekuasaan tidak hanya sebagai kemampuan untuk mempengaruhi utan deitado acã tetapi juga dipandang sebagai kemampuan untuk mempengaruhi proses pembuatan Kebijaksanaan yang mengikat seluruh anggota masyarakat. Suatu kekuasaan akan memunculkan sebuah kewenangan. Laswell dan Kaplan menyatakan bahwa wewenang (autoridade) merupakan sebuah kekuasaan formal, atau dengan kata lain wewenang merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan atau legitimasi. Kewenangan seseorang belum lengkap jika seseorang belum mendapatkan legitimasi. Legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan politik. Secara garis besar legitimasi merupakan hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin, hubungan itu lebih ditentukan oleh yang dipimpin karena penerimaan dan pengakuan atas kewenangan hanya berasal dari yang diperintah. Secao umum alasan utama mengapa legitimasi menjadi penting bagi pemimpin pemerintahan.3 Pertama, legitimasi akan mendatangkan kestabilan politik dari kemungkinan-kemungkinan untuk perubahan sosial. Pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap pihak yang berwenang akan menciptakan pemerintahan yang estabilizar sehingga pemerintah dapat membuat de melaksanakan keputusan yang menguntungkan masyarakat umum. Pemerintah yang memiliki legitimasi akan lebih mudah mengatasi permasalahan daripada pemerintah yang kurang mendapatkan legitimasi. Adanya pengakuan seseorang, terhadap, keunggulan, orang lain, pada, hakekatnya, menunjukkan, adanya, keabsahan, atas, keunggulan, yang, dimiliki, fihak, yang, disebut, belakangan. Pengakuan tersebut murni diperlukan karena tanpa adanya pengakuan tersebut, maka keunggulan yang dimiliki seseorang tidak mempunyai makna apapun. Menurut Gaetano Mosca. pengakuan terhadap keberadaan Elit yang Dapat dinyatakan sebagai Suatu legitimasi ini diistilahkan sebagai Suatu fórmula política yang maksudnya adalah terdapatnya Suatu keyakinan yang menunjukkan mengapa os rullers dipatuhi kepemimpinannya.4 Sehubungan dengan hal tersebut di ATAS, Max Weber menyatakan pendapatnya bahwa terdapat tiga macam domínio legítimo Yang menunjukkan Dalam kondisi seperti apa sehingga seseorang atau sekelompok orang mampu mendominasi sejumlah besar orang lainnya.5 Ketiga macam dominação legítima tersebut adalah: (a) dominação tradicional. (B) dominação carismática. Dan (c) dominância legal-racional. Dominasi ini mendasarkan pada tradi yang ada dan berlaku de tenerh-tengah masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian legitimasi yang diperoleh elit tentu saja didasarkan pada tradisi yang ada dan berlaku. Dalam, dominasi, tradisional, dapat, diketemukan, massa, dengan, kepercayaan, yang, mapan, terhadap, kesucian, tradisi, yang, ada. Sehingga pada gilirannya individu-individual yang terpilih sebagai pemimpin yang berkuasa bukan dilihat dari kharisma atau kemampuan yang dimilikinya, tetapi semata-mata atas dasar kesepakatan bersama anggota-anggota masyarakat yang sudah mentradisi. Dalam dominasi tradisional ini hubungan yang terjadi antara elit dan massa tidak jarang merupakan sebuah hubungan yang lebih bernuansa pessoal. Kesempatan massa untuk direkrut sebagai staf administrasi dilihat berdasarkan pada pertimbangan loyalitas pribadi bukan berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa, massa, mempunyai, kesetian, yang, tinggi, terhadap, penguins, dan, seviliknya, penga, juga, mempunyai, kewajiban, unguia, memorial, segala, kebutuhan, massa. Akan tetapi walaupun terdapat ikatan yang sangat kuat antara massa dan elit península, masih saja terdapat keleluasaan bagi península secara pribadi mempergunakan otoritasnya sesuai dengan kehendaknya. Merupakan dominasi yang mendasarkan pada kharisma yang melekat pada diri seseorang. Perihal kharisma, Weber memberi pengertian sebagai suatu sifat tertentu dari suatu kepribadian seorang individual berdasarkan mana orang itu dianggap luar biasa dan diperlakukan sebagai seseorang yang mempunyai sifat unggul atau paling sedikit dengan kekuatan-kekuatan yang khas dan luar biasa.6 Elit atau penguasa yang kemunculannya didasarkan Pada kharisma yang dimiliki, pada umumnya akan berupaya menunjukkan bukti tentang keelitannya dengan cara menunjukkan kemampuannya untuk melakukan hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh orang awam, pada umumnya merupakan hal-hal yang bersifat ajaib. Semakin mampu seorang, menunjukkan, bukti-bukti, yang hebat, relative, langka, maka, akan, tinggi, pula, legitimasi, yang, akan, diperolehnya, sebagai, elit, yang, berkuasa. Dominasi ini pada hakekatnya didasarkan pada kesepakatan anggota masyarakat terhadap seperangkat peraturan yang diundangkan secara resmi. O indivíduo do yang do berperan do yang é o elite de um membro do grupo de membros do grupo de membros do grupo de membros de um membro de um grupo de pessoas que formam um grupo étnico. Demikian pula dengan seleksi bagi indivíduo-indivíduo yang dapat menduduki posisi elit ini juga diatur secara tegas oleh peraturan yang secara resmi berlaku. Persyaratan-persyaratan yang diajukan untuk menduduki posisi tertentu belum tentu sama dengan posisi lain yang dibutuhkan, karena semakin tinggi posisi yang dituju, persyaratan yang harus dipenuhi juga semakin tinggi pula begitu pula dengan kemampuan yang dimiliki juga harus semakin besar. Sebagai akibat dari kesepakatan-kesepakatan tersebut, maka individual-yang tidak memiliki kemampuan akan sulit untuk dapat menduduki posisi tertentu sebagai elit. Hanya individual-indivíduo yang mempunyai kemampuan dan dipandang telah memenuhi persyaratan yang bisa mendapatkan legitimasi. Tipe-tipe legitimasi sebagaimana dipaparkan diatas, pada tataran realita masyarakat biasanya tidak berjalan sendiri-sendiri, artinya dimungkinkan lebih dari satu tipe legitimasi diterapkan di suatu masyarakat. Menurut Charles Andrain terdapat lima obyek dalam sistem politik yang memerlukan legitimasi agar suatu sistem politik tetap berlangsung dan fungsional, 7 yaitu. Masyarakat (komunitas) politik, hukum, lembaga politik, pemimpin politik, dan kebijakan. Yang dimaksud dengan legitimasi terhadap komunitas politik adalah kesediaan para anggota masyarakat dari berbagai kelompok yang berbeda latar belakang untuk membentuk suatu komunitas. Apabila komunitas tersebut melakukan berbay perlawanan dan ingin membentuk masyarakat baru (separatisme) maka legitimasi terhadap komunitas politik dianggap masih sangat rendah. Sehingga legitimasi terhadap hukum, lembaga politik, pemimpin politik dan kebijakan politik juga dianggap rentah. Kurangnya dukungan terhadap komunitas politik akan menyebabkan masalah dalam penciptaan identitas masyarakat atau doente juga krisis identitas. Sedangkan kurangnya dukungan terhadap hukum yang berlaku maka masyarakat akan mengalami krisis konstitusi. Manakala dukungan terhadap lembaga politik semakin menurun maka akan terjadi krisis kelembagaan. Krisis kepemimpinan akan terjadi pada masyarakat yang tidak mempercayai legitimasi para pemimpin politik, sehingga mempengaruhi kebijakan pemimpin yang menimbulkan krisis kebijakan. Dengan demikian sistem politik akan menghadapi krisis legitimasi. Krisis legitimasi dapat terjadi karena beberapa prinsip, 8 yaitu: kewenangan beralih pada prinsip yang lain, artinya kewenangan yang selama ini digunakan tidak lagi diakui oley masyarakat, masyarakat telah menemukan prinsip kewenangan yang dianggap lebih baik, sewingga pemimpin yang mendasari diria dengan kewenangan yang lama tidak Akan mendapatkan dukungan lagi dari masyarakat. Terjadi, persaingan, yang, tajam, tidak, sehat, diantara, elit, yang, berkuasa, sehingga, terjadi, perampahan, dalam, tubuh, pemerintahan. Pemerintah tidak dapat memenuhi janjinya sehingga menimbulkan keresahan dan kekecewaan di masyarakat em dan berimbas pada memudarnya dukungan kepada pemerintah. Sosialisasi kewenangan mengalami perubahan. 1 Haryanto, Kekuasaan Elit. Suatu Bahasan Pengantar. (Yogyakarta. Fisipol Universitas Gadjah Mada, 2005), hal.2
No comments:
Post a Comment